Di UN ESCAP Bangkok, Prakerja Paparkan Praktik Layanan Publik yang Wujudkan Pemberdayaan Perempuan

BANGKOK – Kawasan Asia-Pasifik memiliki beberapa tantangan dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di era digital. Ibu dan anak perempuan di kawasan ini kurang terhubung secara digital dibandingkan dengan laki-laki, dengan hanya 61% perempuan menggunakan internet dibandingkan dengan 67% laki-laki. 

Kurangnya akses ke teknologi digital ini juga berkontribusi pada minimnya keterwakilan perempuan di bidang Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM), karena stereotip yang menggambarkan ranah digital sebagai domain laki-laki. Akibatnya membuat perempuan enggan untuk mengejar karier di bidang ini. Di kawasan Asia-Pasifik, jumlah perempuan kurang dari 10% dari tenaga kerja di bidang keamanan siber.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dan Officer in Charge, Social Development Division United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP) Cai Cai pada Forum Asia-Pacific Regional Consultation on Commission on The Status of Women ke-67 (CSW 67) di Bangkok, Thailand, Februari lalu.

Di acara itu, Regional Director UN Women Regional Office for Asia and the Pacific Sarah Knibbs juga menyampaikan bahwa meskipun revolusi digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan dampak sosial dan ekonomi bagi ibu dan anak perempuan, revolusi digital juga memiliki risiko untuk melanggengkan pola diskriminasi dan ketidaksetaraan gender yang sudah ada. 

“Hambatan dari sisi permintaan terhadap konektivitas bagi ibu dan anak perempuan bervariasi, dan bersifat spesifik sesuai konteks. Antara lain mencakup kurangnya keterampilan digital, keterjangkauan akses internet dan alat digital, masalah keamanan, relevansi konten, dan kurangnya otonomi,” kata Sarah Knibbs.

Meski Asia Pasifik menorehkan catatan demikian, Indonesia punya data sedikit berbeda. Setidaknya seperti yang disampaikan Walikota Pariaman Sumatera Barat Genius Umar pada kesempatan yang sama. Umar menyebutkan bahwa di Pariaman, Kartu Prakerja terbukti mampu mengembangkan kapasitas perempuan untuk berperan aktif secara ekonomi, bahkan selama masa pandemi. “Pariaman berhasil mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif karena upaya pemberdayaan dari Kartu Prakerja,” kata Genius.

Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) menerima undangan dari UN ESCAP untuk memberikan masukan dalam Forum Asia-Pacific Regional Consultation on Commission on The Status of Women ke-67 (CSW 67) tersebut. Pada sesi pertama forum, Head Evaluasi, Riset, Diseminasi, dan Advokasi Prakerja Romora Edward Sitorus menyampaikan prinsip-prinsip best practices penggunaan teknologi digital dalam program peningkatan kompetensi bagi ibu dan anak perempuan. 

Tema prioritas dalam sesi ke-67 Komisi PBB mengenai Status Perempuan (CSW 67) adalah inovasi dan perubahan teknologi, serta pendidikan di era digital untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan. “Transformasi digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses ke informasi dan layanan serta meningkatkan hasil ekonomi dan sosial, terutama bagi mereka yang tertinggal dalam upaya pembangunan,” kata Romora.

Romora menyampaikan Kartu Prakerja adalah salah satu praktik terbaik transformasi digital untuk layanan publik Indonesia. Program Kartu Prakerja yang merupakan program pengembangan keterampilan dari pemerintah, telah mempelopori transformasi digital untuk mendukung semua kalangan, termasuk perempuan. Melalui kemitraan pemerintah-swasta, Kartu Prakerja telah berhasil memberikan lebih dari 1000 kursus pelatihan daring kepada 16,4 juta orang di 514 kabupaten/kota di Indonesia dalam waktu kurang dari 3 tahun. 

“Ekosistem Kartu Prakerja terdiri dari pemerintah daerah dan nasional, e-commerce, universitas, organisasi nirlaba, dan masih banyak lagi. Teknologi cloud memungkinkan program ini untuk dilaksanakan secara inklusif dalam hal skala, kecepatan, dan transparansi,” jelas Romora yang juga hadir di forum tersebut.

Ia memaparkan, lebih dari 8,3 juta penerima manfaat Program Kartu Prakerja adalah perempuan. Jumlah ini setara dengan 51% dari total penerima manfaat sejak tahun 2020 hingga 2022. Program Kartu Prakerja juga terbukti berhasil berdasarkan berbagai studi internal maupun eksternal. Survei Evaluasi MPPKP menunjukkan bahwa 22% perempuan yang sebelumnya menganggur, kini telah bekerja setelah adanya program ini. “Selain itu, terdapat pula bukti ilmiah dari penelitian independen seperti JPAL-SEA dan Presisi Indonesia,” kata Romora.

Acara konsultasi regional ini menyediakan forum interaktif bagi negara-negara anggota UN ESCAP dan para pemangku kepentingan utama di Asia dan Pasifik untuk mengkaji cara-cara mempercepat kemajuan dalam kerangka kerja utama. Sama seperti Deklarasi Beijing dan Platform Aksi (khususnya Deklarasi Asia-Pasifik 2019 untuk Memajukan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan: Tinjauan Beijing+25), dan Agenda Aksi Addis Ababa dari Konferensi Internasional Ketiga tentang Pendanaan untuk Pembangunan.

Secara keseluruhan, Konsultasi Regional Asia-Pasifik ini merupakan kesempatan penting untuk berbagi praktik terbaik dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain di kawasan ini dalam upaya mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan semua ibu dan anak perempuan melalui transformasi digital. Seiring melangkah ke depan, penting untuk terus memprioritaskan isu penting ini dan bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap orang dapat memperoleh manfaat dari peluang yang dihadirkan oleh era digital.